Kepala LLDIKTI Wilayah X mengatakan Pemerintah terus berupaya merespon dan memberikan solusi permasalahan-permasalahan yang ada dalam rangka pengembangan serta peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Baru-baru ini, kata Kepala Lembaga Pemerintah melalui Kemenristekdikti menerbitkan sejumlah aturan di antaranya seperti Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Permenristekdikti Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, Dan Kerja Sama Joint Program Pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Permenristekdikti Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma Dalam Sistem Terbuka Pada Perguruan Tinggi.
“Dalam pendirian Perguruan Tinggi, untuk universitas persyaratannya adalah memiliki 5 program studi dengan komposisi 60 persen program studi eksakta dan 40 persen program studi sosial,” kata Prof. Herri.
Sementara itu, untuk pendirian Institut cukup 3 program studi dan Sekolah Tinggi hanya 1 program studi dengan dosen minimal 3 orang dosen tetap dan 2 dosen kontrak/tidak tetap.
Lebih lanjut, Prof. Herri menjelaskan khusus untuk pendidikan vokasi sekarang dapat diselenggarakan perguruan tinggi dalam sistem terbuka dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian pendidikan (multy entry multy exit system).
Selama ini kita mengenal lama studi pada jenjang pendidikan vokasi selama 3 tahun. Dalam Permenristekdikti Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Diploma Dalam Sistem Terbuka di Perguruan Tinggi dimungkinkan dilaksanakan selama satu tahun dan mahasiswa berhak untuk memiliki ijazah atau surat keterangan kompetensi.
“Dengan adanya program MEME, mahasiswa politeknik juga bisa mendapatkan fleksibilitas yang lebih besar untuk bekerja di industri dan mahasiswa tersebut dapat melanjutkan studi lagi,” terang Prof. Herri.
Sementara itu, untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) akhir Desember 2018 adalah hari terakhir usulan yang berbasis 7 kriteria. Tahun 2019 penilaian sudah menggunakan 9 standar.
Sedangkan untuk Akreditasi Program Studi, Maret 2019 merupakan batas akhir pengiriman instrumen akreditasi dengan penilaian menggunakan 7 standar. April 2019, BAN-PT sudah menggunakan penilaian 9 standar yang berbasis outcome. Usulan tersebut sudah harus menggunakan instrumen IAPS 4.0. (HR)

sumber : LLDikti Wilayah X

Leave a Reply